Law

UU KPK: Poin Penting Yang Direvisi

UU KPK gambaran perubahan

Sayaajarkan – Pada 17 September 2019, Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal ini telah menimbulkan pro dan kontra memunculkan beberapa demo dalam beberapa hari kebelakang.

Setiap perubahan pasti selalu menimbulkan Pro dan Kontra oleh sebab itu sayaajarkan tidak akan membahas terlampau jauh mengenai hal tersebut. Namun, berikut adalah beberapa poin revisi yang telah disahkan.

Poin-poin utama revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 berkaitan dengan perubahan kedudukan dan tugas Komisi Antikorupsi.

Perihal Mengenai Kedudukan Lembaga KPK

Kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal di atas mengubah pasal 3 UU KPK versi lama, yang berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” 

Yasonna Laoly, sebagai Menkumham, menyatakan hal ini bertujuan agar kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan RI menjadi jelas. Bahwa KPK sekarang adalah bagian dari kekuasaan pelaksana pemerintahan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017. 

Revisi UU KPK: Aturan Penyadapan

Dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang KPK versi lama, hanya menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Di pasal itu, tidak ada persyaratan soal batas waktu penyadapan maupun keharusan KPK meminta izin ke dewan pengawas. 

Oleh sebab itu, dalam undang-undang yang baru menyatakan bahwa penyadapan bisa dilaksanakan setelah ada izin dari Dewan Pengawas KPK. Proses penyadapan pun dibatasi paling lama enam bulan, terhitung sejak izin tertulis dari dewan pengawas diterima KPK. Izin itu bisa diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.

Berikut adalah datail dari pasal UU KPK yang baru tersebut:

Penyadapan dan Penggeledahan Harus Seizin Dewan Pengawas Sebagaimana diatur dalam Pasal 12B:
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan
(4) Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12D
(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 47
(1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
(2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.
(3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan

Pasal 40 UU KPK Terkait Penghentian dan Penuntutan

Pada Undang-undang KPK versi lama untuk pasal 40 menyatakan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.” 

Revisi terhadap hal ini dianggap perlu. Pengaturan penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik kepada pelaku pidana maupun terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berikut adalah detail dari pasal yang telah direvisi:

KPK berwenang untuk melakukan penghentian Penyidikan dan Penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Revisi UU KPK: Pegawai KPK Berstatus ASN

Saat ini, pegawai KPK diangkat dan diatur sendiri oleh KPK berdasarkan aturan dalam undang-undang KPK versi lama, Pasal 24 ayat 3.

“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.” 

Berikut adalah detail dari revisi terkait pasal diatas bahwa seluruh Pegawai KPK adalah ASN Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 6:

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Pasal 24 ayat (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 69B
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69C
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69D
Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.

Demikian adalah poin-poin penting dalam perubahan UU KPK. Semoga perubahan ini akan memperkuat dan memperjelas fungsi KPK. Mari kita sebagai masyarakat yang cerdas terus mengawasi agar hukum dan keadilan dapat terjaga baik.

gedung KPK UU KPK
Revisi UU KPK apakah membuat KPK lebih kuat atau melemahkannya? Creadit Photo: kabar24.com

Sumber:

https://www.wartaekonomi.co.id/read247163/ini-poin-poin-penting-hasil-revisi-uu-kpk.html

Simak artikel hukum lainnya di sini.

Click to comment
To Top