Law

Tanpa Materai, Bahkan Tanpa Tertulis Perjanjian Tetap Sah, Asalkan..

Sayaajarkan – Benarkah perjanjian yang dilakukan tanpa materai tidak sah? Fungsi meterai berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Namun jika kamu di kemudian hari bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka kamu harus melunasi bea meterai yang terutang.

Di era modern seperti sekarang ini, kita dituntut untuk cepat dengan memanfaatkan kepraktisan teknologi yang ada. Kadang kitapun perlu bersepakat hanya melalui surel, menggunakan tanda tangan digital, chat, ataupun hanya pembicaraan lisan. Lalu bagaimana bila di kemudian hari kesepakatan tersebut membutuhkan penyelesaian hukum?

Ilustrasi Kesepakatan
Credit Photo: detiklife.com

Kamu tidak perlu khawatir, karena yang menentukan sah atau tidaknya sebuah kesepakatan bukanlah materai ataupun bukti fisik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pada dasarnya perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berikut adalah syarat sahnya sebuah perjanjian:

4 Syarat Sah Sebuah Perjanjian

Adanya kesepakatan antara para pihak

Selama ada kesepakatan antara para pihak terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, maka perjanjian tersebut sudah dianggap memenuhi syarat sah yang pertama. Kesepakatan ini dapat dibuat secara lisan maupun tulisan, karena KUHPer tidak menentukan secara tegas bentuk dari kesepakatan ini.

Kecakapan para pihak

Cakap yang dimaksud di sini adalah jika pihak tersebut sudah dianggap dewasa yaitu telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Selain itu, cakap menurut KUHPer adalah orang yang tidak berada di bawah pengampuan atau orang yang mengalami gangguan pikiran, sehingga tidak dapat melakukan tindakan layaknya orang dewasa pada umumnya. Jika mewakili sebuah badan hukum, maka pihak yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang memiliki kecakapan dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya jika badan hukum berbentuk PT, maka yang berhak mewakili PT tersebut adalah Direktur yang memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar PT.

Adanya hal tertentu sebagai objek

Dalam sebuah kesepakatan tentulah harus ada hal yang menjadi objek perjanjian dan hal tersebut mencakup mengenai hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat.

Suatu sebab yang halal

Syarat terakhir yang diatur oleh KUHPer agar perjanjian dapat dianggap sah secara hukum adalah suatu sebab yang halal. Makna dari suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Meskipun isi dari perjanjian dapat secara bebas ditentukan oleh para pihak, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Asalkan keempat syarat tersebut terpenuhi, maka kata sepakat yang terlahir antara kedua belah pihak telah cukup untuk menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Meskipun kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk melakukan perjanjian secara lisan. Dan perjanjian tanpa meterai tetap sah di mata hukum. Meski sah secara hukum, perjanjian tanpa meterai tidak bisa menjadi alat bukti di pengadilan.

Pemeteraian Kemudian

Namun seperti dijabarkan di paragraf pertama, kamu tetap dapat menjadikan perjanjian tanpa meteraimu sebagai alat bukti di pengadilan, caranya kamu tinggal melunasi bea materai yang terutang untuk dokumen tersebut. Hal ini dinamakan dengan istilah pemeteraian kemudian (nazegeling). Pemateraian Kemudian ini merupakan cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya sebelumnya telah dilunasi sebagaimana mestinya. Ketentuan pemeteraian kemudian ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Anda dapat melakukan pemeteraian kemudian dengan cara menggunakan meterai tempel atau surat setoran pajak.

Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuanmu. Jangan lupa share untuk menyebarkan semua ilmu yang bermanfaat.

Click to comment
To Top