TAHUKAH KAMU: Sejarah PDI Perjuangan

Sayaajarkan – Sejarah PDI Perjuangan bermula saat Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) untuk masa jabatan 1993-1998 di tahun 1993.

Terpilihnya Megawati yang dianggap tidak seirama dengan pemerintahan saat itu membuat sebuah ketidaknyamanan politik bagi pemerintah. Maklum saja pada saat itu pemerintahan Orde Baru (Orba) mengatur betul persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar stabilitas.

Megawati yang tidak mendapatkan restu pemerintah pada waktu itu terus mendapatkan tekanan dan gangguan termasuk dari internal partai yang pro terhadap pemerintahan Orba.

Ujung dari konflik internal tersebut kemudian melahirkan Kongres PDI pada tahun 1996 yang bertujuan untuk memilih Ketua Umum dan terpilihlah Soerjadi yang dianggap pro terhadap pemerintah sebagai Ketua Umum PDI.

Hal tersebut membuat PDI terbelah antara PDI Megawati dan PDI Soerjadi yang berujung pada terjadinya peristiwa berdarah 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa “Kudatuli”.

Lahirnya PDI Perjuangan

Sekalipun dukungan arus bawah terhadap Megawati sangat kuat, namun dalam dualisme kepemimpinan PDI yang berhak mengikuti Pemilu 1997 adalah PDI Soerjadi, yang notabenenya mendapat legitimasi dari pemerintah. Hal ini lalu membuat Megawati menyerukan boikot politik terhadap Pemilu 1997 yang berimbas pada anjloknya perolehan suara PDI pada pemilu tersebut.

Setelah mundurnya Presiden Soeharto dan Indonesia memasuki babak baru di era Reformasi, dualisme PDI masih tetap berlanjut hingga tahun 1999. Sebuah angin segar untuk Megawati yang diperkenankan mengikuti pemilu tahun 1999 dengan syarat mengubah nama partai yang akan digunakan.

Karena secara Hukum nama Partai Demokrasi Indonesia terlanjur telah dimiliki dan digunakan oleh kubu Soerjadi sebagai partai peserta pemilu. Sehingga ditambahkanlah kata “Perjuangan” sehingga menjadi PDI Perjuangan (PDIP) sebagai pembeda dengan PDI Soerjadi pada saat pemilu tahun 1999.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri kemudian disahkan pada tanggal 1 februari 1999.

Pemilu Pertama PDI Perjuangan

Pada Pemilu pertamanya PDIP langsung tancap gas menjadi juara dengan menguasai hampir 34% suara. Hal ini sekaligus menjadi pembuktian kuatnya dukungan masyarakat Indonesia kepada Megawati yang dianggap mewarisi ideologi dan kharismatik dari ayahnya yaitu Soekarno yang merupakan Proklamator Kemerdekaan dan Presiden Pertama Republik Indonesia.

Pasca kemenangan di Pemilu 1999, Megawati kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden mendampingi abdurrahman Wahid (Gus Dur) di tahun yang sama. Baru di tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia menggantikan Gus Dur hingga paripurna tugas di tahun 2004.

Visi dan Misi PDI Perjuangan

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah:

Partai adalah:

a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;

b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);

c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);

d. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan

e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7 dan 8

Pasal 7, Partai mempunyai tujuan umum:

a. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan

b. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8, Partai mempunyai tujuan khusus:

a. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;

b. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;

c. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;

d. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan

e. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 dan 10

Pasal 9, Partai mempunyai fungsi:

a. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;

b. melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;

c. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;

e. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan

f. membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10, Partai mempunyai tugas:

a. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;

c. menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;

e. memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;

f. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;

g. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;

h. sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

Perolehan Suara PDI Perjuangan

Sejak mulai berdiri di tahun 1999 hingga kini 2019 PDIP dinahkodai langsung oleh Megawati Sukarno Putri sebagai Ketua Umum. Hal ini menjadikan Megawati sebagai pemegang rekor Ketua Umum Terlama.

Sebenarnya bukan tanpa alasan Megawati begitu lama dan tidak tergantikan dalam memegang pucuk kekuasaan partai. Hal ini dikarenakan Megawati telah menjadi simbol dan ruh PDIP, sehingga sosok Megawatilah yang menjadi pemersatu PDIP.

Untuk hal perolehan suara, PDIP tidak dapat dikatakan stabil. Hal ini terbukti dari naik turunnya perolehan suara PDIP dari tiap pemilu. namun demikian PDIP tidak pernah keluar dari posisi 3 besar perolehan suara terbanyak.

Pada Tahun 1999 PDIP memperoleh suara sebanyak 35.689.073 (33,74%) atau setara dengan 153 Kursi DPR RI dan menurun di Pemilu 2004 hanya sebesar 21.026.629 (18,53%) suara atau setara dengan 109 Kursi DPR RI.

Pada pemilu 2009 PDIP suara PDIP kembali turun ke angka 14.600.091 (14,03%) dengan hanya menduduki 95 Kursi DPR RI. Suara PDIP baru kemudian naik pada 2014 menjadi 23.681.471 (18,95%) dan kembali menempatkan 109 kadernya di Kursi DPR RI.

PDI Perjuangan dan Jokowi Effect

Kenaikan suara ini banyak disebut sebagai Jokowi effect (Efek Jokowi) dimana dari PDIP muncul seorang kader asal kota Solo bernama Joko Widodo (Jokowi) yang begitu fenomenal akan kesederhanaan dan kebersahajaannya yang setali tiga uang juga mengantarkan Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 hanya dalam waktu karier politik yang sangat singkat.

Sebagai Pemenang pemilu 2014 dan memiliki Jokowi sebagai Petahana Presiden yang akan kembali bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Mampukah Jokowi effect kembali memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perolehan suara PDIP di pemilu 2019?

Sumber:

– https://news.okezone.com/read/2019/01/10/337/2002528/megawati-terisak-saat-ceritakan-sejarah-pdip
– https://www.kompasiana.com/zainunahmadi/5a5548e45e13733c19512aa2/jejak-sejarah-pdi-perjuangan
– https://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri
– https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan