Sayaajarkan – Sesuai ketetapan MPRS Nomor XXII/MPRS/1966 yang disahkan oleh Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara (MPRS) Pada 5 Juli 1966. Yang berisi perintah sederhana dan ringkas: “Pemerintah bersama-sama DPR-GR segera membuat Undang-undang jang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan jang menudju pada penjederhanaan”. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973.
Tercatat partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).
Namun demikian, ternyata masih banyak organisasi Islam non partai yang mengusung berdirinya PPP meskipun jelas merupakan fusi dari Partai-partai Islam namun nama yang digunakan sama sekali tidak ada identitas Islamnya. Hal ini merupakan usul Soeharto yang menyarankan agar tidak menggunakan nama yang berbau ideologis, semisal “Kelompok Persatuan Islam”.
Lambang PPP
Menggunakan Kabah sebagi lambang awal dan Islam sebagai ideologi, PPP merubahnya pada Muktamar I 1984, menjadi asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku. Dan merubah lambang partai menjadi bintang dalam segi lima. Hal ini berlangsung hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
Memasuki era Reformasi. Partai ini kembali menggunakan asas Islam dengan lambang partai Kabah. Perubahan itu ditetapkan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Meski kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila.
Visi
Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi partai ini adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.
Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang;
Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar;
Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan;
Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.
Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean goverment, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.
PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.
PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.
PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahtaraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.
Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.
Misi
PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.
PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika.
PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.
PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
PPP dalam Pemilu
Partai yang mememproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam” ini merupakan partai senior yang bisa dikatakan tidak termakan oleh jaman, Hal ini dapat dilihat dari torehan suara PPP selama mengikuti pemilu:
18.743.491 suara atau setara dengan 99 Kursi DPR RI pada Pemilu 1977
20.871.880 suara atau setara dengan 94 Kursi DPR RI pada Pemilu 1982
13.701.428 suara atau setara dengan 33 Kursi DPR RI pada Pemilu 1987
16.624.647 suara atau setara dengan 62 Kursi DPR RI pada Pemilu 1992
25.340.028 suara atau setara dengan 89 Kursi DPR RI pada Pemilu 1997
11.329.905 suara atau setara dengan 58 Kursi DPR RI pada Pemilu 1999
9.248.764 suara atau setara dengan 58 Kursi DPR RI pada Pemilu 2004
5.533.214 suara atau setara dengan 38 Kursi DPR RI pada Pemilu 2009
8.157.488 suara atau setara dengan 39 Kursi DPR RI pada Pemilu 2014
Namun demikian mampukah PPP mempertahankan eksistensinya di pemilu 2019, mengingat periode 2014-2019 ini adalah periode terberat dimana terjadi skandal ditangkapnya 2 Ketua Umum atas tuduhan korupsi serta dualisme kepengurusan yang sempat terjadi.
– http://juragansejarah.blogspot.com/2014/01/sejarah-ppp-lengkap.html
– https://www.petiga.or.id/halaman/visi-misi-ppp
– https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan
– https://tirto.id/sejarah-partai-persatuan-pembangunan-penjinakan-islam-ala-soeharto-dden
– http://manado.tribunnews.com/2018/02/22/sejarah-ppp-hingga-tetap-bertahan-di-tengah-terpaan-konflik?page=4
