Law

UU Cipta Kerja Resmi Diundangkan!

UU Omnibus Law Cipta Kerja Sah

Sayaajarkan – Sah! Jokowi resmi teken UU Cipta Kerja pada hari Senin, 2 November 2020. Undang-undang ini mendapaktan UU no 11 tahun 2020.

Sebelumnya, Rencana Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Naskah UU versi 812 halaman telah diserahkan ke Jokowi pada 14 Oktober 2020.

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya tergolong kontraversial. Protes akan UU ini masih terjadi di mana-mana sejak sebulan terakhir. Buruh, mahasiswa, hingga pelajar telah berkali-kali berdemonstrasi menolak UU ini.

Walaupun demikian, pemerintah merasa bahwa Indonesia memerlukan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk ada. Undang-Undang Cipta Kerja atau juga dikenal dengan omnibus law Cipta Kerja akan mengubah atau merevisi beberapa hambatan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja.

Demo UU Cipta Kerja Tiada Henti

Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR untuk disahkan menjadi UU Cipta Kerja terbilang cukup singkat jika dibandingkan dengan pembahasan RUU lain. Bahkan rencananya, RUU ini bisa selesai sebelum 17 Agustus meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Pembahasan RUU yang cenderung kilat ini diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia. Sehingga sidang-sidang pembahasannya intens dilakukan siang malam bahkan hingga larut malam.

Demo terkait UU Omnibus law Cipta Kerja ini sudah terjadi sejak tanggal 6 Oktober 2020. Aksi ini diprakarsai oleh Said Iqbal, Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), yang melibatkan sekitar 2 juta buruh di 150 kabupaten/kota yang berada di 20 provinsi seluruh Indonesia.

Demo ini dilakukan di DKI Jakarta, di Banten mulai dari dari Kota dan Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Serang dan Cilegon. Di Jawa Barat (Jabar) melibatkan para buruh dari Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung dan Cimahi.

Dari Jawa Tengah ada buruh yang ikut unjuk rasa dari Semarang, Kendal, Jepara dan di Jawa Timur ada dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik.

Demo UU Cipta Kerja
Demo UU Cipta Kerja di Palmerah, Jakarta. Credit Photo: sayaaajrkan

Untuk wilayah Sumatera, ada dari Sumatera Utara, Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai. Di Kepulauan Riau ada kaum buruh dari Batam, Bintan, Karimun dan masih banyak lagi lainnya. 

Tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa tersebut ada 10 poin, antara lain tentang:

1. Pemutusan hubungan kerja (PHK).

2. Sanksi pidana.

3. Tenaga kerja asing (TKA).

4. Upah minimum kota/kabupaten (UMK).

5. Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK).

6. Pesangon.

7. Waktu kerja.

8. Hak upah atas cuti atau cuti yang hilang.

9. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup, “outsourcing” atau alih daya seumur hidup.

10. Potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akibat karyawan kontrak atau alih daya seumur hidup.

Iqbal Said juga menyepakati agar tiga isu, yaitu PHK, sanksi dan TKA, dapat kembali kepada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

Aksi penolakan ini tidak hanya dilakukan oleh golongan buruh saja. Bahkan, sebagian mahasiswa dan juga pelajar ikut turun menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja ini di daerah mereka masing-masing.

Pemerintah Memberikan Ruang Untuk Menggugat UU Melalui MK

Demo yang berkepanjangan sejak sebulan terakhir ini sebenarnya sudah sangat merugikan pemerintah. Jika kita lihat data yang ada di Jakarta saja pada pasca demo tanggal 8 Oktober 2020, total kerugian yang dihasilkan adalah sebesar Rp 65 M! Ini adalah hasil dari pengrusakan tempat-tempat umum, fasilitas umum, di antaranya halte-halte, pos-pos polisi, lampu merah, pot dan sebagainya.

Oleh sebab itu, pemerintah telah berkali-kali mengatakan bahwa untuk penolakan UU Cipta Kerja ini lebih baik digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Walaupun demikian, masyarakat tetap diperbolehkan untuk melakukan demo selama tidak melakukan kegiatan anarkis yang berhujung membahayakan dan merugikan.

Aliansi serikat buruhpun telah mengajukan permohonan uji materi atau judicial review terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi ( MK) pada tanggal 2 November 2020. Walaupun demikian, rencana demo penolakan akan tetap dilakukan. Said mengatakan bahwa tanggal 9 dan 10 November 2020 aksi akan dilakukan di gedung DPR dan di Kementrian Ketenagakerjaan.

Bagaimana Kita Menyikapi UU Cipta Kerja ini?

Sebuah peraturan ataupun keputusan memang tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Mari kita apresiasikan niatan pemerintah untuk mendongkrak lapangan kerja, kemajuan ekonomi, investasi demi kemajuan Indonesia perlu diapresiasi.

Jika pada prakteknya memang peraturan ini dapat memangkas birokrasi yang terlalu berbelit, maka itu bagus. Kemudahan untuk mendirikan perusahaan serta kemudahan akan investasi dari luar negeri akan berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lapangan perkerjaan akan terbuka dan tersedia lebih banyak.

Jika kita pelaku usaha (pengusaha/entrepreneur), ini akan sangat menguntungkan. Jika kita adalah pekerja, lapangan pekerjaan akan terbuka lebih banyak. Terlebih lagi, Pemerintah melalui Presiden Jokowi mengatakan bahwa tudingan akan keburukan UU Cipta Kerja terkait upah, PHK, serta cuti itu tidak benar.

Simak video pernyataan Presiden Jokowi di bawah ini.

Keterangan Pers Presiden Jokowi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Credit Video: YT Channel Sekretariat Presiden

Tentu dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, masyarakat sudah bisa melihat isi yang sah. UU ini dapat diunduh melalui situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara di https://jdih.setneg.go.id.

Mari kita berdoa bahwa UU ini dapat menjadi perubahan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top